MONEV PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD) DI KABUPATEN BOYOLALI

Kabupaten Boyolali terdiri atas 22  kecamatan, yang dibagi lagi atas 261  desa dan 6  kelurahan. Pusat pemerintahan  berada di kecamatan  Mojosongo. Selain kecamatan Boyolali, kecamatan lainnya yang cukup strategis adalah Sambi, Ampel, Banyudono, Sawit, Mojosongo, Simo, Karanggede, Andong, Musuk, Cepogo, dan Selo. Kawasan Ngemplak yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta, kini telah dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan Soloraya wilayah barat.

Letak geografis Kabupaten Bayolali sangat strategis. Terletak di 110o22’–110o50’ Bujur Timur dan 7o36’–7o71’ Lintang Selatan. Secara administratif Boyolali berbatasan dengan; sebelah utara: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang. Sebelah timur Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah 101.510,20 Ha yang terdiri tanah sawah 22.830,83 Ha dan tanah kering 78.679,37 Ha. Secara topograffi wilayah Kabupaten Boyolali merupakan wilayah dataran rendah dengan perbukitan dan pegounungan, berada pada ketinggian rata-rata 700 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi berada pada 1.500 meter yaitu di Kecamatan Selo dan terendah pada 75 meter di Kecamatan Banyudono.

Kabupaten Boyolali terdiri atas 19 kecamatan dan 267 desa/kelurahan merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kecamatan di Boyolali terdiri Kecamatan Ampel, Andong, Banyudono, Boyolali, Cepogo, Juwangi, Karanggede, Kemusu, Klego, Mojosongo, Musuk, Ngemplak, Nogosari, Sambi, Sawit, Selo, Simo, Teras dan Kecamatan Wonosegoro. Gunung Merbabu dan Gunung Merapi menjadikan kondisi tanah di Boyolali sangat subur. Hal ini menjadikan Boyolali menjadi salah satu lumbung pangan bagi Provinsi Jawa Tengah. Selain potensi bidang pertanian dan peternakan, potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Boyolali adalah kawasan industri. Sebagai daerah yang menjadi jalur transportasi nasional dan regional yang menghubungkan Kota Surakarta – Semarang – Yogyakarta, Kabupaten Boyolali menjadi daerah yang sangat strategis dalam roda perekonomian di Jawa Tengah.

Boyolali juga merupakan daerah produsen susu terbesar di Pulau Jawa. Bukan hanya sebagai daerah produsen susu, Boyolali juga menjadi salah satu pemasok daging sapi lokal di Jawa. Di Kecamatan Ampel banyak ditemui pemotongan hewan serta pusat produsen berbagai macam abon sapi. Boyolali juga memiliki identitas berupa fauna yaitu sapi lokal dan flora yang disebut Mawar Pager. 

Desa Banyuanyar merupakan salah satu desa di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Desa ini terletak tidak jauh dari jalan utama Solo-Semarang. Desa Banyuanyar berbatasan dengan Desa Tanduk di sebelah utara, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ampel di sebelah selatan, Desa Candi Gatak, Kecamatan Cepogo di sebelah timur, dan Desa Gubug, Kecamatan Cepogo di sebelah barat. Sementara Desa Kiringan adalah Desa di kecamatan Boyolali, Boyolali, Jawa Tengah. Berikut adalah Infografis terkait perkembangan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dan keberadaan BUMDes di masing-masing desa tujuan.

Perbedaan profil wilayah diantara kedua desa tersebut terlihat dari IDM pada Desa Banyuanyar yang status desanya masih Berkembang, sementara IDM untuk Desa Kiringan menyatakan bahwa desa sudah berstatus Maju. Selain itu, jika ditinjau dari keberadaan BUMDes, perkembangan BUMDes Desa Banyunyar terklasifikasi Berkembang, sedangkan Desa Kiringan sudah terklasifikasi Tumbuh.

Kunjungan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali

Di beberapa desa di kabupaten boyolali sudah ada jaringan internet di 250 desa dan sudah ada ruang digital. Kegiatan Smart Village di Kabupaten Boyolali sudah dilakukan Sosialisasi Duta Digital dan Kader Digital pada Bulan September lalu. Dari 30 desa yang diusulkan, diputuskan hanya 25 desa yang termasuk kedalam pelaksanaan Desa Cerdas di Boyolali dengan diampu oleh 5 orang Duta Digital dan 25 orang Kader Digital, dengan 1 orang Duta Digital membawahi 5 desa dan 1 orang Kader Digital membawahi 1 desa.

Untuk duta digital dari 5 posisi, sudah terseleksi 3 orang duta digital dan masih kurang 2 orang lagi untuk mengisi posisi tersebut. Untuk mengisinya akan dilakukan seleksi kembali pada bulan Januari dan Februari 2022. Duta digital yang telah menjalani Training of Trainers (ToT) akan mulai efektif pada tanggal 2 Januari 2022.

Menurut Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dispermades, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Kabupaten Boyolali merupakan kebijakan dan program yang sangat bermanfaat untuk mempercepat pembangunan di desa. Hal ini tentu sangat dirasakan pada 2 kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Boyolali yaitu Desa Inklusi dan Desa Cerdas. Proses kegiatan Desa Cerdas yang selesai dilaksanakan adalah Focus Group Discussion (FGD) antara Badan Pengembangan dan Informasi Desa, DTT Kementerian Desa PDTT dengan para Duta Digital yang sudah terpilih selama 1 hari dengan pelibatan dari Dinas Komunikasi.

Rencana tahun 2022 di triwulan I akan dibentuk ruang komunitas digital desa dan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan Desa Cerdas di masing-masing desa. Lokus Desa Cerdas di Kabupaten Boyolali pun sudah dipilih dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, seperti sudah tersedianya BUMDes, ketersediaan jaringan internet, ketersediaan ruang digital desa, dan terdapatnya potensi desa.

Kunjungan ke Desa Banyuanyar Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. 

Desa Banyuanyar ditetapkan sebagai Desa Digital mulai tahun 2016 oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi, sehingga sejak saat itu disediakan internet secara gratis dan menjangkau seluruh wilayah Desa Banyuanyar. Desa Banyuanyar sendiri menjadi satu-satunya desa yang ada di provinsi Jawa Tengah yang memiliki peta digital. Desa Banyuanyar sudah memiliki kriteria 2 pilar dari 6 pilar desa cerdas yaitu Smart Mobility dan Smart People. Untuk Duta Digital di Desa Banyuanyar sudah ada, namun belum berjalan karena duta digital masih melakukan pelatihan secara online dan mulai efektif pada tanggal 2 Januari 2022. Untuk Kader Digital belum ada nama resmi yang ditetapkan, namun informasi dari kepala desa bahwa kader digital sudah ada. 

Smart Mobility berarti sudah memiliki infrastruktur, jaringan dan layanan publik. Di Desa Banyuanyar terdapat 26 titik hotspot dan nantinya akan terus bertambah, target tahun 2022 adalah 30 titik hotspot. Selain itu, sudah terdapat digitalisasi administrasi desa, yaitu pelayanan kependudukan yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari saja melalui online dan juga di Desa Banyuanyar sudah menggunakan pembayaran cashless.

Smart People berarti keterampilan, kreativitas dan inkluisi. Masyarakat di Desa Banyuanyar sangat terampil, kreatif dan inovatif. Salah satu contohnya mereka membuat 3 Kelompok Tani, ada yang memproduksi susu, jahe dan kopi. Untuk Kelompok Tani yang memproduksi susu, masih menggunakan cara tradisional. Namun produk yang dihasilkan sudah dalam berbagai olahan diantaranya sudah berhasil membuat yoghurt yang nantinya akan dikembangkan menjadi produk keju dan lain-lainnya dengan menggunakan bahan susu. Untuk Kelompok Tani yang memproduksi jahe, mereka sudah menanam banyak jahe dan juga jahe tersebut sudah dibikin menjadi bubuk sehingga bisa dijual ke pasaran. Untuk Kelompok Tani yang memproduksi kopi, sudah memiliki alat-alat yang cukup, dan juga memproduksi kopi khas dari boyolali yaitu kopi Nangka. 

Selain itu Desa Banyuanyar diharapkan menjadi tempat wisata edukasi, yang nantinya wisatawan yang dating akan belajar tentang memproduksi susu, memproduksi jahe, hingga belajar tentang pembuatan kopi. Nantinya 3 kelompok tani ini nanti akan ditempatkan di satu tempat central, yang nantinya sebagai tempat pemasaran semua produk-produk

Kunjungan ke Desa Kiringan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Untuk Desa Kiringan masih belum mencerminkan Smart Village karena belum memenuhi 6 pilar disebutnya Desa Cerdas. Untuk sinyal internet belum maksimal dan masih banyak gangguan. Untuk Duta Digital sudah terseleksi dan untuk Kader Digital belum ada nama resmi. 

Untuk Desa Kiringan sudah ada alat untuk pelayanan administrasi secara digital namun belum digunakan dengan maksimal.

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Pemantauan terpadu yang dilakukan di Kabupaten Boyolali, masih terdapat perbaikan-perbaikan kedepannya agar lebih baik lagi. Untuk Smart Village masih jauh karena 6 pilar desa cerdas belum dilakukan secara penuh dan desa-desa masih belum memahami seperti apa smart village tersebut dan belum ada rencana untuk pembangunan dalam smart village kedepan. Untuk duta digital masih kurang 2 orang lagi dan nantinya akan dilakukan seleksi kembali pada bulan Januari dan Februari. Untuk Kader Digital belum ada nama yang telah ditetapkan secara resmi, namun informasi dari kepala desa kader digital tersebut sudah ada.

Pelaksana: M. Bagus Nugroho, Firmansyah, Angela Gerda Pratiwi, Ali Akbar Velayati. 21-23 Desember 2021

Read More

SURVEY DESA/KAMPUNG ADAT DI KAB. SUKABUMI

Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar memegang kuat adat dan tradisi yang diturunkan sejak 644-an tahun lalu (1368 M). Masyarakatnya Masih bersandar pada budidaya padi, bahkan seluruh sendi-sendi kehidupan adat didasarkan kepada kalender siklus padi. Sehingga Daur hidup padi dari awal penanaman hingga panen pada masyarakat Ciptagelar memiliki rangkaian aturan adat dan upacara yang harus dilakukan, di antaranya: Upacara Ngaseuk, Sapang Jadian Paré, Paré nyiramo dan mapag paré beukah, Sawenan, Mipit paré, Nganyaran atau ngabukti, Ponggokan, dan Seren Taun.

Menurut adat leluhur, ada sekitar 43 jenis padi rurukan dan 100 jenis padi hasil persilangan rurukan.  Leuit bagi warga tidak hanya berarti gudang tempat penyimpanan padi, melainkan berkaitan dengan simbol penghormatan pada Dewi, yaitu Nyi Pohaci Sanghyang Asri yang menampakkan dirinya dalam bentuk padi. Setiap kali panen, mereka menyimpan 10% padi di leuit sehingga tidak heran jika di sana terdapat padi yang usianya ratusan tahun. Padi lokal memiliki keunggulan gampang dipotong ani-ani, gampang kering saat dijemur, dan yang utama adalah tahan kurang lebih 5 tahun dan tidak rontok dalam geugeusan. Bagi warga kasepuhan Ciptagelar, padi merupakan kehidupan, bila seseorang menjual beras atau padi, berarti menjual kehidupannya sendiri.

Namun demikian, Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar yang masih memegang teguh kearifan serta tradisi lokalnya ini ternyata sudah akrab dengan teknologi, salah satunya adalah hadirnya CIGA TV atau Ciptagelar Televisi, yang berdiri di tahun 2008 dan menayangkan khusus kegiatan adat serta aktivitas sosial kemasyarakatan di Kampung Adat Ciptagelar. Selain memiliki Stasiun TV, Kampung Adat Ciptagelar juga memiliki Radio yang sudah ada sejak 2004 silam. Terkait penerangan dan sumber listrik, Kampung Adat Ciptagelar sudah menggunakan pembangkit listrik dari turbin dan solar untuk bahan bakar penggerak. 

Hasil Survey

Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar berada di wilayah Kampung Sukamulya sebuah desa yang berada di kawasan pedalaman Gunung Halimun-Salak yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Gunung Salak dan dikelilingi oleh gunung lainnya seperti Gunung Surandil, Gunung Karancang, dan Gunung Kendeng. Berada di ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut memiliki suhu berkisar 20 - 26 derajat celcius.

Perjalanan dari Kabupaten Sukabumi menuju Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar memakan waktu sekitar 3 (tiga) jam, 2 (dua) Jam dapat diakses dengan menggunakan moda transpirtasi standar (mobil expander, inova, avanza dan sebagainya), sedangkan 1 (satu) jam berikutnya hanya bisa ditempuh dengan kendaraan khusus dan sangat disarankan mobil double gardan mengingat akses jalannya yang sangat menanjak, terjal dan licin.

Adapun kunjungan dalam rangka survey lokasi dari Kementerian Desa, PDTT yang terdiri dari Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama beserta Staf, Biro Keuangan dan BMN beserta Staf, dan Biro Hubungan Masyarakat beserta Staf didampingi oleh Kepala Dinas Kabupaten Sukabumi dan Kepala Desa Sirnaresmi besrta jajarannya; dijamu/diterima langsung oleh ketua adat (Abah Ugi) beserta beberapa anggota kesepuhan lainnya.

Dalam pertemuan tersebut Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyampaikan maksud dan tujuannya, bahwa Kementerian Desa, PDTT berencana akan melangsungkan acara sewindu memperingati hari lahirnya Undang-Undang Desa di Kasepuhan Ciptagelar yang akan dihadiri langsung oleh Menteri Desa, PDTT pada tanggal 15 Januari 2022. Rangkaian acara akan dilaksankan dalam dua versi, secara langsung/tatap muka dan melaui zoom meeting. Setting tempat adalah out door. Sesuai dengan harapan Menteri Desa, bahwa acara sebisa mungkin bersamaan dengan kegiatan upacara adat.

Prof Yoyon, selaku Penasihat Menteri menyampaikan bahwa Menteri Desa menginginkan agar nantinya saat acara beliau bisa berinteraksi langsung dengan warga sekitar, dan dapat mengunjungi langsung lokasi kegiatan warga.

Protokoler akan menyiapkan dua opsi konsep acara, seandainya Menteri Desa menginap di Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar dan seandainya tidak menginap. Mengecek dan memastikan kesiapan internet/wifi serta setting lokasi podcast.

Pihak Kesepuhan Ciptagelar menyampaikan kesanggupannya menfasilitasi apa yang masuk dalam rundown acara sementara Kementerian Desa, PDTT tersebut. Siap menampilkan pertunjukan adat dalam menyambut Menteri Desa sekaligus saat acara berlangsung. Siap menyediakan penginapan bagi Menteri Desa maupun Jajarannya. 

Sedangkan akses menuju Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar dapat dilalui dengan moda tranprtasi darat maunpun transportasi udara (helkopoter). Jika menggunakan transportasi darat, maka akan dibuat satu jalur untuk menghindari salipan mengingat jalan yang sempit, terjal dan licin. Seandainya dengan transportasi udara, maka akan disiapkan lapangan untuk mendarat.

Read More

Koordinasi Kegiatan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Kabupaten Jayapura

Kunjungan dimulai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura. Salah satu peran dari DPMK Kabupaten pada program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) kerja sama International Fund for Agricultural Development (IFAD) adalah selaku pelaksana program TEKAD dan mitra dari fasilitator kabupaten dan fasilitator distrik yang termasuk dalam platform koordinasi kabupaten. DPMK akan menjadi pihak yang mengawal kesesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan TEKAD di daerah.

Pada hari Kamis, 30 September 2021, dilakukan Start Up pertama di cluster Kabupaten Jayapura, dari total keseluruhan 4 cluster Start Up Provinsi Papua yaitu Jayapura, Nabire, Jayawijaya dan Boven Digoel. Kegiatan Start Up cluster Kabupaten Jayapura diikuti oleh para Kepala Kampung dari Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi. Sebelumnya, pada tanggal 24-28 September 2021 telah dilaksanakan kegiatan Provincial Start Up dan Bimtek fasilitator Provinsi Papua. Ada 135 fasilitator di Provinsi Papua. Pada kegiatan Start Up kabupaten dilakukan pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati dengan para Kepala Kampung.

Belum ada desa mandiri di Provinsi Papua berdasarkan status Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021. Khusus di Kabupaten Jayapura hanya terdapat 2 desa yang maju, dan sisanya masuk pada status berkembang (22 desa), tertinggal (82 desa), dan sangat tertinggal (34 desa). Program TEKAD di Provinsi Papua diintegrasikan dengan kegiatan KOMPAK dan GEG UKCC. Kegiatan di TEKAD dilaksanakan dengan melakukan pendampingan pengembangan produk dari hulu hingga hilir dan tidak semuanya dimulai dari ‘nol’ pengembangannya. Maka setiap usaha perlu didukung dengan perencanaan dan memiliki kaitan dengan kegiatan yang telah ada sebelumnya atau pihak yang telah melakukan pengembangan. Belum ada kegiatan fisik program TEKAD di Kabupaten Jayapura, sehingga tim hanya melakukan monitoring kegiatan koordinasi dan persiapan. Ditargetkan pada bulan Oktober ini telah selesai dilakukan rekrutmen Kader Kampung.

Read More

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Transportasi Perdesaan Tahun 2019 di Kabupaten Sumbawa Barat

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melakukan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, dengan tujuan untuk monitoring beberapa kegiatan DAK Tranportasi Perdesaan yang dilaksanakan tahun 2018 hingga 2021. Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat mendorong instansi pemerintah yaitu Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan selaku OPD teknis untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan time schedule. 

Menu Kegiatan DAK Transportasi Perdesaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 adalah pembangunan Jalan Desa Strategis Jalan di Pantai Lawar Sekongkang dengan volume 1km. Namun secara realita di lapangan, terjadi pengoptimalan panjang jalan dengan anggaran yang tersedia menjadi 1,2km. Secara peruntukan, 1,2km tersebut terbagi menjadi 2 ruas, 500meter untuk akses ke Pantai Sekongkang, 700meter untuk akses ke Pantai Lawar. Kondisi jalan terbilang masih bagus, namun karena pembangunan dilakukan tahun 2019 bertepatan dengan terjadinya Gempa Lombok, sehingga kualitas jalan tersebut sudah menurun. Pemanfaatan dari pembangunan jalan desa strategis pantai lawar sekongkang adalah untuk mendukung pariwisata khususnya dalam pelaksanaan event international yaitu surfing. Namun, kondisi pandemi saat ini mengakibatkan pemanfaatan dari jalan tersebut kurang terlihat karena tidak adanya aktivitas masyarakat lokal ataupun mancanegara yang melakukan surfing di kedua pantai tersebut.

Berikutnya menuju ke Desa Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang, eks UPT Tongo 2 SP 2, yang  berada di sisi Selatan Kabupaten Sumbawa Barat. Pada tahun 2021 ini, kegiatan DAK Transportasi Perdesaan Peningkatan Jalan Desa Strategis salah satunya berada di lokasi Ruas Jalan UPT Tongo 2 SP 2 Desa Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang dengan volume 2,3km yang terbagi menjadi 4 ruas jalan yang saling terhubung dengan badan jalan sepanjang 4 meter dan bahu jalan 1 meter disetiap sisinya. Jalan desa ini terintegrasi dengan Jalan Provinsi yang kondisinya sangat baik. Pemanfaatan dari adanya peningkatan jalan desa strategis ini adalah untuk menghubungkan antar sektor baik ekonomi, pendidikan, maupun akses perdagangan dari komoditas perkebunan jagung milik masyarakat setempat.

Desa Talonang Baru didiami oleh para transmigran lokal yang dimulai dari tahun 2009 hingga 2015 sebanyak 540 KK. Dengan rerata luas lahan usaha 2Ha/KK. Luas lahan usaha perkebunan Jagung di Desa Talonang Baru sekitar 1.800 Ha. Rencana kedepan adalah mengembangkan lahan tersebut menjadi 5.000 Ha dengan off taker-nya untuk pakan ternak.

Saat ini, di Desa Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang, terdapat pilot project dari TNI berupa food estate seluas 100 Ha dengan harapan kedepannya oleh Provinsi NTB akan dikembangkan menjadi 500-600Ha. Kabupaten Sumbawa Barat juga masuk kedalam Kawasan Industri Prioritas Nasional sehingga mendorong Kecamatan Sekongkang untuk mengembangkan potensi lahan jagung. Lahan yang dapat dimanfaatkan untuk penanaman jagung membentang sangat luas, sedangkan jumlah penduduknya masih sedikit sehingga Bappeda menetapkan kecamatan Sekongkang ini untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Prioritas Nasional tersebut. Diharapkan kedepannya produksi lahan jagung dan pemanfataanya dapat dikerjasamakan dengan PT. AMNT baik berbentuk pelatihan pemberdayaan masyarakat ataupun bantuan dana CSR.

Selain ruas jalan UPT Tongo 2 SP 2, terdapat Ruas Jalan Pantai Mawel yang menjadi lokasi kegiatan DAK Transportasi Perdesaan Tahun 2021 di Desa Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang. Ruas Jalan ini sepanjang 0,54km dengan kebutuhan dana sebesar Rp786.780.000,-. Pemanfaatan jalan ini diperuntukan untuk membuka akses ke Pantai Mawel, dimana pantai ini juga menjadi tempat konservasi penangkaran telur penyu (penyu hijau) yang sudah sangat langka dan perlu dilestarikan keberadaannya. Sehingga diharapkan tahun 2022 mendapat anggaran kembali dari DAK Transportasi Perdesaan untuk melanjutkan volume peningkatan jalan desa strategis ini sepanjang 0,4km sampai menuju ke akses pariwisata Pantai Mawel.

Lokasi berikutnya terkait peningkatan jalan desa strategis lainnya adalah Ruas Jalan Tepas Sepakat yang berada di Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea dengan volume sepanjang 0,94km. Jalan ini dibangun dengan mengintegrasikan jalan kabupaten, yang dimanfaatkan untuk memudahkan akses warga desa dalam menyambung perekonomian dari berbagai sektor yang ada. Di sepanjang jalan tersebut terdapat pengelolaan usaha budidaya ikan air tawar, peternakan sapi dan kuda, serta adanya Sekolah Dasar (SD). Pembangunan jalan ini memiliki waktu pengerjaan selama 150 hari yang dimulai dari bulan februari hingga bulan juli. Para pekerja pembangunan jalan tersebut seluruhnya adalah warga setempat sebanyak 30 orang dengan upah biaya tiap pekerja adalah Rp150.000,-. 

Kunjungan lapangan selanjutnya adalah ke Desa Kiantar, Kecamatan Poto Tano untuk melakukan evaluasi kegiatan Jalan Desa Strategis Tahun 2018 yaitu Jalan Sagena – Mantar dengan volume 2,1km yang terbagi beberapa spot pada akses yang terjal dan menanjak. Peruntukan jalan tersebut adalah untuk memudahkan akses pariwisata, dimana wisata yang sangat identik di Desa Mantar ini adalah Paralayang. Event Paralayang ini sudah menjadi event internasional tahunan sehingga menambah daya tarik para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Sebagai informasi tambahan dari Bappeda, kondisi Jalan Desa Strategis di Mantar tersebut saat ini rusak berat  karena kurangnya intervensi lebih lanjut dan sangat berbahaya untuk dilalui, dibuktikan dengan adanya 3 korban jiwa akibat nekat melalui jalan tersebut dengan kendaraan yang tidak memadai (motor matic). Selain jalan desa strategis, Desa Mantar  juga menjadi lokasi pengadaan sarana transportasi darat dengan kebutuhan dana sebesar Rp360.000.000,-.

Selain jalan desa strategis, Kabupaten Sumbawa Barat juga  mendapat menu kegiatan dermaga rakyat di tahun 2019 dengan anggaran Rp9.274.250.494,- dan Pengadaan 1 unit sarana transportasi perairan dibawah 20GT di tahun 2021 yang lokasinya berada di Kecamatan Poto Tano dengan kebutuhan dananya adalah Rp2.400.000.000,-. Dermaga Rakyat Poto Tano tersebut digunakan untuk melayani 200 Nelayan. Sedangkan untuk sarana transportasi perairan berupa kapal ini digunakan untuk membantu aktivitas warga di sekitar dermaga, terutama dalam hal pengangkutan barang dan penumpang.

Perencanaan DAK Transportasi Perdesaan Tahun 2022 di Kabupaten Sumbawa Barat, Bappeda sebagai poros koordinasi dengan intansi pemerintah lainnya diharapkan setelah Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melakukan kunjungan lapangan, Bappeda memberikan masukan terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan tahun 2021 dan yang akan dilakukan tahun 2022. Penyiapan dokumen-dokumen juga menjadi perhatian penting seperti SK Bupati yang terbaru, Format SHP, dan DED kegiatan yang akan diusulkan.

Kesimpulan dan Saran

1. Pengusulan Lokasi Jalan Desa Strategis tahun 2022 lebih dapat terintegrasi dengan Jalan Provinsi/Kabupaten, ataupun dengan sentra ekonomi, pendidikan, kesehatan dan aspek penting lainnya.

2. Pengusulan menu kegiatan DAK Transportasi Perdesaan dapat dipersiapkan sebaik mungkin dengan menyiapkan dokumen-dokumen antara lain SK Bupati, Format SHP, DED dan dokumen pendukung lainnya.

3. Diharapkan potensi yang dimiliki desa dapat dioptimalkan dan dijadikan pilot project antara Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, dan perusahaan yang berperan menjadi off taker.

Pelaksana: Eko Supriyatin, Budi Perdana, Angela Gerda Pratiwi, Rofiuddin. 2-5 Juni 2021

Read More